peranan DPR dlm perjanjian internasional

tersertifikasi mengandung isi yang handal dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidang nya

sesuai dgn pengaturan pasal 11 udd 1945 ayat 1, menegaskan bahwa dengan persetujuan dpr, presiden baru dapat menyatakan perang,perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

sesuai dgn pengaturan pasal 11 uud 1945 ayat 2, menegaskan bahwa presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yg luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yg terkait dgn beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan/pembentukan undang undang harus dengan persetujuan dpr.