golongan yang berhasil mendobrak dihapuskannya tanam paksa

Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai Sistem Budi Daya) yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Ada tiga tokoh yang mengkritik tanam paksa sehingga tanam paksa itu dapat dihapuskan
1 Edward Douwes Dekker atau Multatuli yaitu pada tahun 1820 sampai 1887 dalam sebuah buku yang diterbitkan yang berjudul Max Havelaar Buku ini berisi tentang keadaan pemerintah kolonial yang bersifat menindas dan korupsi di Jawa akibat kritikannya tersebut Belanda mengganti politik tanam paksa dengan politik pintu terbuka
2 Baron Van hoevel pada tahun 1812 sampai 1870 masehi Ia adalah mantan pendeta yang menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa sehingga ia membela rakyat Indonesia melalui pidatonya di DPR Netherland.
3 fransen Van Der putte pada tahun 1822 sampai 1902 masehi dia menulis suiker contracten sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa hasil dari hasil dari perdebatan di parlemen Belanda adalah dihapuskannya Cultuurstelsel secara bertahap mulai tanaman yang paling tidak laku sampai dengan tanaman yang laku di pasaran Eropa.