Hubungan budaya politik dan perilaku politik

Bulan Mei kita pandang sebagai Bulan Pendidikan. Dalam bulan Mei kita
berpikir dan berenung tentang pendidikan kita. Dirasakan masih banyak
hal yang harus diluruskan. Selain itu, ada juga hal-hal yang kita
rasakan sebagai keberhasilan dan kecemerlangan.

Jadi dunia pendidikan kita kini dihadapi dengan perasaan campur baur.
Ada hal-hal yang menimbulkan rasa bangga, tetapi ada pula yang
menimbulkan rasa sedih dan iba.

Di tengah kesibukan menggagas pendidikan kita dikejutkan aneka
peristiwa politik yang menampakkan wajah jelek dunia politik kita
kini: kerusuhan dalam rangka pilkada, bupati terpilih yang digugat,
kongres partai politik yang dinamakan islah, tetapi penuh
percekcokan, dan pernyataan tokoh-tokoh politik yang tidak jelas
maksud dan tujuannya. Hari ini bilang “A”, beberapa hari kemudian
bilang “non-A”. Kita menyaksikan perilaku politik Indonesia dalam
format yang jelek.

Lalu di antara kita ada yang bertanya, “Masih adakah yang dapat
dilakukan oleh dunia pendidikan guna menjamin datangnya generasi
politik yang lebih santun dan lebih bertanggung jawab di masa depan
yang tidak terlampau jauh?”

Untuk menjawab pertanyaan ini, melahirkan serangkaian diskusi dan
seminar. Di antara kita ada yang berpandangan optimistis, tetapi ada
pula yang berpandangan pesimistis, bahkan ada yang berpandangan sinis
(cynical).

Sumber perilaku politik

Menurut pendapat saya, sumber perilaku politik pada dasarnya adalah
budaya politik, yaitu kesepakatan antara pelaku politik tentang apa
yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesepakatan ini
tidak selalu bersifat terbuka, tetapi ada pula yang bersifat
tertutup.

Kesepakatan untuk menerima amplop setiap kali dilakukan pembahasan
RUU merupakan kesepakatan gelap (illicit agreement). Membayar “uang
pelicin” kepada para petinggi politik untuk mendapatkan dukungan
partai dalam rebutan jabatan bupati, wali kota, dan gubernur
merupakan tindakan yang dianggap sah dalam budaya politik kita kini.

Suatu budaya politik biasanya berlaku selama periode tertentu. Ketika
datang perubahan penting dalam konstelasi politik, datang pula para
pelaku baru dalam gelanggang politik, terbukalah kesempatan untuk
memperbarui budaya politik.

Di negara kita budaya politik para perintis kemerdekaan berbeda dari
budaya politik pada zaman demokrasi parlementer, dan ini berbeda
dengan budaya politik yang tumbuh dalam zaman Orde Baru. Zaman
reformasi ini juga melahirkan budaya politik baru, yang kemudian
melahirkan perilaku politik yang menyusahkan banyak orang. Di
sementara kalangan budaya politik kita disebut dengan “budaya politik
aji mumpung”.

Semoga Bermanfaat